Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN melalui Peningkatan Tata Kelola Sistem dan Kualitas SDM

19 November 2021, 22:30 WIB

SKALA.ID – Mengacu kepada visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (), sedikitnya terdapat empat fokus yang perlu diterapkan di Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan (Ditjen PHPT).

Hal tersebut terkait bagaimana mendaftarkan bidang tanah di seluruh Indonesia, bagaimana kepastian hukum hak atas tanah, bagaimana mengoptimalkan layanan pertanahan, dan bagaimana mewujudkan layanan modern.

Oleh sebab itu, di penghujung tahun 2021 ini, Ditjen PHPT dipandang perlu melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dengan mengusung tema “Standarisasi Pelayanan Pertanahan menuju Layanan Elektronik dan Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021”.

Baca Juga: Cegah Klaster PTM, Ganjar Minta Dilakukan Patroli ke Sekolah

Rakernis dilaksanakan secara daring dan luring, bertempat di Mercure Batavia, , dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 20 November 2021.

Dalam sambutannya pada pembukaan Rakernis, Dirjen PHPT, Suyus Windayana, mengingatkan kembali terkait dengan road map transformasi layanan pertanahan.

Menurutnya, pada 2021 ini, jajaran Kementerian khususnya di unit kerja PHPT, wajib menyelesaikan beberapa tantangan yang telah ditentukan. Salah satunya ialah mendorong iklim investasi melalui penguatan peraturan.

Baca Juga: Mantu Presiden Jokowi, Berikan Motivasi dan Pembekalan Finalis Putra-Putri Solo

“Tahun ini wajib kita menyelesaikan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kita telah menerbitkan beberapa, tetapi masih ada yang kita siapkan, yaitu kaitannya dengan ruang atas ruang dan ruang bawah yang nanti ini sangat ditunggu oleh DKI karena terkait dengan MRT. Kemudian peraturan terkait tarif di atas HPL, itu yang sedang kita siapkan,” tutur Suyus Windayana dalam rilis tertulisnya, Jumat 19 November 2021.

Tantangan lainnya menurut Dirjen PHPT, yakni pemberlakuan sertipikat elektronik, pelimpahan kewenangan kepada daerah yang lebih luas, serta implementasi unit layanan khusus.

Ia menuturkan dalam pemberlakuan sertipikat elektronik, tahapan pertama yang akan dilakukan ialah bagi aset pemerintah, khususnya Kementerian .

Baca Juga: Perhatian! Tak Lama Lagi Logo WhatsApp Serta Pengaturan Pengguna Bakal Alami Pergantian

“Kaitannya dengan kelimpahan kewenangan yang lebih luas, bertujuan agar berkasnya tidak bolak balik. Jadi,apabila sudah menjadi kewenangan kanwil maka kanwil yang harus verifikasi sehingga clear di situ,” jelas Suyus Windayana.

Artikel Terkait