Rekening Nasabah Bank Jateng di Klaten Raib, Ini Penjelasan Ahli Hukum ITE UNS

8 September 2021, 14:18 WIB

SKALA.ID – Marak terjadi kejahatan perbankan dengan modus pembobolan uang nasabah melalui ATM. Terbaru dialami sejumlah bidan, dokter, serta aparatur sipil negeri (ASN) Pemkab Klaten.

, Ahli Hukum ITE Fakultas Hukum (UNS) Solo menjelaskan bahwa pembobolan uang nasabah melalui ATM biasa disebut ‘ ATM’.

“Kejadian itu adalah tindak pidana pembobolan ATM atau ATM,” terangnya kepada Skala.id, Rabu 8 September 2021.

Baca Juga: Klaten Gempar, Sejumlah Rekening Milik ASN Dikabarkan Raib

Pelaku ATM, jelas Dona bisa dikenakan pasal berlapis. Pertama, pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 5 miliar.

Kedua, bisa dikenakan pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE. Mendapat ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3 miliar.

Dan ketiga Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas tindak pidana pencurian.

Baca Juga: Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka Didampingi Jamal Wiwoho Tinjau PTM Terbatas di UNS

“Jadi pelakunya bisa dijerat dengan tiga pasal sekaligus,” lanjutnya. Untuk itu Dona menilai pihak perbankan wajib menjalankan prinsip kehati-hatian, kerahasian dan mengenal atau mengetahui nasabah.

Tujuannya agar tidak terjadi pembobolan seperti skimming ATM misalnya. “Jika sampai terjadi ada indikasi bahwa sistem perbankan mudah untuk dijebol. Artinya pihak bank bisa dimintai pertanggungjawaban terkait hilangnya dana nasabah,” tandasnya.

Disamping itu dari pihak bank juga memiliki kewajiban mengganti kerugian nasabah apabila disebabkan karena kegagalan sistem untuk menjaga dan melindungi bank agar tidak dibobol.

Baca Juga: PPKM Jawa-Bali Kembali Diperpanjang, Aplikasi PeduliLindungi Diberlakukan di Lokasi Wisata

“Hal tersebut sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Bahwa bank memang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi jika terbukti bukan karena kesalahan nasabah. Namun disebabkan karena kegagalan sistem untuk melindungi nasabah,” pungkasnya. (Put) ***

Artikel Terkait