Pemerintah Dukung Kebijakan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Menaker memandang perlu adanya layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam program ketenagakerjaan nasional

29 Agustus 2021, 23:56 WIB

JAKARTA – Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat dalam melakukan percepatan pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan () terus mengampanyekan kebijakan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

“Jadi langkah awal kebijakan ini adalah adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun di daerah,” kata di Jakarta, Minggu (29/8/2021).

Baca Juga: Tirtonadi Jadi Percontohan Nasional Revitalisasi Terminal Tipe A

Menurutnya masih adanya kesenjangan dalam pembangunan yang menyebabkan penyandang disabilitas belum mampu berpartisipasi dalam berbagai faktor.

Selain itu adanya stigma dan stereotipe pada masyarakat serta masih lemahnya pemahaman terhadap para penyandang disabilitas.

“Kurangnya akses informasi ketenagakerjaan yang belum inklusif serta pendidikan dan pelatihan kerja belum sepenuhnya ada bagi penyandang disabilitas,” lanjutnya.

Baca Juga: Terpilih Sebagai Ketua Kadin Karanganyar, Pengusaha Sukses Ini Fokus Tingkatkan UMKM

Untuk itu, perlu adanya layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam program ketenagakerjaan nasional melalui Ekosistem Digital SIAPKerja/Karirhub, Link And Match Ketenagakerjaan, Transformasi BLK, dan Pengembangan Talenta Muda.

“Pelayanan Ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan pembentukan kelembagaan, penyediaan SDM, sarana prasarana, penganggaran, koordinasi, dan pengawasan/evaluasi,” pungkasnya (Put) ***

Artikel Terkait