Mensos Risma Pantau Distribusi BPNT di Sragen, Temukan Rekening Bansos Banyak Terbelokir

Ribuan kartu ATM milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diblokir lebih dari dua bulan. Imbasnya mereka tidak bisa mencairkan uang BPNT

20 Agustus 2021, 23:31 WIB

bersama Komisi VIII DPR RI saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah membahas terkait Pengelola Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pembahasan dilakukan bersama anggota Komisi VIII DPR RI yakni Paryono dan Endang Maria, Jumat (20/8/2021).

Saat ini Kementerian Sosial pantau ketat pelaksanaan distribusi program BPNT di berbagai wilayah di Indonesia.

begitu, Mensos biasa disapa paparkan ada banyak persoalan terkait program Pengelola Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di beberapa wilayah.

Risma mencontohkan adanya ribuan kartu ATM milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diblokir lebih dari dua bulan. Imbasnya mereka tidak bisa mencairkan uang BPNT

“Seperti dalam 2 bulan tidak cair terus diblokir. Sehingga harus buka blokir dulu,” ungkap Risma.

Persoalan lainnya adalah komoditas sembako yang diterima warga KPM dinilai tidak sesuai harapan. Belum lagi ada kejanggalan terkait harga komoditas yang dibagikan. Semua di buat pas seharga Rp 200 ribu.

Risma merasa heran kenapa nominal Rp 200 ribu bisa habis terbelanjakan semua. Padahal harganya (barang) bervariasi. Rata-rata dari pantauannya di lapangan kemungkinan ada selisih sisa pembelian.

“Melihat kondisi barang, rata-rata harga di e warung terpantau kurang dari Rp 200 ribu. Kenapa bisa pas di e warung? Tanya Risma.

Dirinya juga meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mereview sistem dan konsep bantuan ini.

“Jika kita sendiri, nanti tidak independen dan salah menterjemahkan,” paparnya lebih lanjut.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Paryono ungkapkan bila persoalan BPNT ini sudah jadi masalah umum. Pihaknya sangat mendukungn langkah kementerian sosial, bila bantuan BPNT tersebut dalam bentuk uang tunai.

Dengan uang tunai, warga penerima manfaat bisa mengalokasikan untuk kebutuhan lainnya. Tidak hanya diganti dengan uang tunai. Lantaran dengan uang tunai, warga penerima manfaat bisa digunakan kebutuhan lain, tidak hanya beras, telur, maupun komoditas lainnya.

“Sistem saat ini rentan terjadi korupsi. Lebih baik dievaluasi lagi. Ada baiknya sistem BPNT diberikan dalam bentuk uang tunai. Karena PTM lebih paham apa kebutuhannya,” pungkas Paryono. (Ade)***

Artikel Terkait