Aduan THR Jateng Capai 110 Laporan, Pengawas Ketenagakerjaan Langsung Bertindak

Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah terima 110 laporan aduan THR/foto istimewa

26 April 2022, 22:40 WIB

SKALA.ID – Hingga Selasa (26/4/2022), tercatat ada 110 aduan terkait THR, yang diterima posko Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jateng.

Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah mulai melakukan penindakan terkait pelanggaran pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran 2022.

Kepala Disnakertrans Jateng Sakina Rosellasari sampaikan aduan tentang pemberian THR semakin banyak menjelang lebaran. Dari pertengahan April, aduan yang masuk hanya 22 laporan, lalu berkembang menjadi 78 laporan di hari Minggu (24/4/2022).

Jangan Sepelekan Manfaat Jalan Kaki Tiap Hari, Ini Yang Terjadi Jika Rutin Dilakukan

“Namun hari Senin (25/4/2022) kemarin ada tambahan jadi total 110 aduan yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan aduan tersebut,” jelasnya saat melakukan monitoring pemberian THR, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga, Selasa (26/4/2022).

Sesuai peraturan, THR diberikan perusahaan maksimal tujuh hari sebelum hari lebaran atau tanggal 25 April 2022. Apabila melebihi tenggat tersebut, artinya perusahaan telah melanggar SE Menaker RI no M/1/HK.04/IV/2022.

“Selain itu, perusahaan juga dinilai melanggar PP 36 tentang pengupahan,” imbuhnya.

Bukan Solo, Ternyata Ini Kota Pilihan Jokowi Untuk Mudik

Ditambahkan, sesuai peraturan THR pekerja di tahun ini harus diberikan penuh sesuai regulasi. Bagi pekerja yang telah mencapai masa satu tahun, harus diberi satu kali gaji. Sedangkan yang belum mencapai masa kerja satu tahun, diberikan secara proporsional.

Ia menyebutkan, aduan pekerja yang masuk ke rerata mengeluhkan pembayaran yang telat atau dicicil. Selain itu, ada keluhan THR yang dibayar tidak sesuai ketentuan, atau bahkan tidak memberikan tunjangan.

Sesuai peraturan, sanksi administrasi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha. Adapula pemberhentian usaha sebagian atau keseluruhan alat produksi, sampai dengan pembekuan usaha.

Kementrian PUPR Siapkan Posko Siaga Mudik Sapta Taruna di Jalur Pansela

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng Mumpuniati mengatakan, rerata perusahaan yang masih belum membayarkan THR pekerja beralasan terdampak Covid-19.

“Alasan mereka rata-rata karena terdampak Covid-19. Selain itu juga cash flow, uangnya diputar untuk kegiatan yang lain. Tapi mereka berjanji untuk membayar,” pungkasnya.***

Artikel Terkait